Senin, 29 April 2013

Soal Pilihan Ganda "Teori Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga"


1.    Teori konsumsi yang terkenal dengan teori hiptesis pendapatan permanen adalah....
a.    Teori konsumsi Milton Friedman*
b.    Teori konsumsi Franco Modigliani
c.    Teori konsumsi Keynesian
d.    Teori konsumsi Franco Friedman
e.    Teori konsumsi Keynesian Modigliani

2.    Rumus pendapatan seumur hidup adalah....
a.    Y x WL
b.    C x TL*
c.    Y x WL / TL
d.    MPC = ΔC / ΔY
e.    APC = C / Y

Soal Essay "Teori Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga"


1.       Sebutkan beberapa hal yang mempengaruhi besar kecil nya konsumsi!
Jawab :
-          Tingkat pendapatan dan kekayaan.
-          Tingkat suku bunga dan spekulasi.
-          Sikap berhemat.
-          Budaya, gaya hidup, dan demonstration effect.
-          Keadaan perekonomian

2.       Apakah yang dimaksud dengan pendapatan permanen?
Jawab :
-           Pendapatan permanen adalah pendapatan jangka panjang atau pendapatan rata-rata.

Senin, 08 April 2013


15.1 TEORI KONSUMSI DAN TABUNGAN RUMAH TANGGA

            Konsumsi merupakan kajian penting dalam perekonomian nasional karena merupakan komponen pokok pengeluaran agregat dan apa yang tidak dikonsumsi atau apa yang ditabung digunakan untuk investasi.
            Secara teoritis dalam kegiatan makroekonomi, kegiatan besar dalam mengkonsumsi dilakukan oleh 2 sektor utama yaitu sektor pemerintah (G) dan rumah tangga (C). Teori konsumsi rumah tangga yang paling banyak dibahas dalam ilmu ekonomi umumny adalah teori konsumsi model Keynes, teori konsumsi model Friedman, model Modiagliani, dan analisis Duesenbery.
            Besar kecilnya konsumsi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya :
1.    Tingkat pendapatan dan kekayaan. Tinggi rendahnya daya konsumsi seseoranga atau masyarakat berhubungan dengan tinggi rendahnya tingkat pendapatan. Artinya bila pendapatannya tinggi maka konsumsi nya semakin tinggi (baik dalam jumlah maupun dalam nilai) karena ini berhubungan dengan pemenuhan kepuasan yang tak terbatas. Apabila pendapatannya rendah maka konsumsi nya juga relatif rendah karena berhubungan dengan keinginan bertahan hidup, jadi konsumsi untuk bertahan hidup dan pemenuhan kepuasan yang tinggi semuanya karena faktor pendapatan. Selain pendapatan, kekayaan juga sangat berpengaruh. Dengan tingkat kekayaan tertentu maka meskipun pendapatan aktualnya menurun dari periode sebelumnya bisa saja tingkat konsumsi nya sama dengan konsumsi sebelumnya atau bahkan tingkat konsumsi nya lebih besar dari kenyataan pendapatannya.
2.    Tingkat suku bunga dan spekulasi. Bagi masyarakat tertentu ada kalanya mau mengorbankan konsumsi untuk mendapatkan perolehan yang lebih besar dari suku bunga yang berlaku dari uang yang ditabung, sehingga manakala suku bunga tinggi konsumen masyarakat berkurang meskipun pendapatannya tetap. Selain suku bunga, tingkat spekulasi masyarakat juga mempengaruhi tingkat konsumsi, masyarakat bisa saja mengurangi konsumsinya karena berharap pada hasil yang besar dari uang yang dikeluarkan untuk main di pasar saham atau obligasi (menunda konsumsi tinggi) dengan harapan tentunya akan bisa melakukan konsumsi yang lebih besar apabila dalam kegiatan spekulasi itu mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
3.    Sikap berhemat. Antara sikap berhemat dengan peningkatan kapasitasproduksi nasional memang terjadi paradoks. Untuk memperbesar kapasitas produksi nasional maka konsumsi haruslah ditingkatkan. Akan tetapi disisi lain untuk meningkatkan pendanaan dalam negri agar investasi dapat berjalan dengan mudah dan relatif murah serta aman maka tabungan masyarakat perlu ditingkatkan. Manakala tingkat perekonomian sudah mencapai kondisi ideal biasanya masyarakatnya akan cenderung hidup berhemat sehingga akan memperbesar proporsi tabungan diri pada proporsi konsumsi dari pendapatannya.
4.    Budaya, Gaya hidup (pamer, gengsi, dan ikut arus) dan demonstration effect. Gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh konsumsi menjadikan konsumsi masyarakat terpengaruh. Konsumsi untuk produk-produk yang belum saat ini dibutuhkan dan dibeli hanya demi gengsi dan mengikuti arus membuat tingkat tabungan masyarakat menjadi rendah. Demikian juga halnya dengan dampak demonstation effect yang menjadikan pola konsumsi masyarakat yang terlalu konsumtif sehingga akan mengurangi tingkat tabungan.
5.    Keadaan perekonomian. Pada saat perekonomian dalam kondisi stabil maka kondisi masyarakat juga akan stabil. Akan tetapi, manakala perekonomian mengalami krisis maka biasanya tabungan masyarakat akan menjadi rendah dan konsumsi akan menjadi tinggi karena kurangnya kepercayaan pada lembaga perbankan dan semakin mahalnya dan langkanya barang-barang kebutuhan.

Sumber : Putong, Iskandar. 2010. Economics Pengantar Mikro Dan Makro. Jakarta: Mitra Wacana Media

Sabtu, 05 Januari 2013

PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero)
Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik




Profil Perusahaan

Visi & Misi
Visi
Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani.

Misi
  • Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
  • Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
  • Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
  • Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Moto
Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Sejarah

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan- perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Struktur Perusahaan




Dewan Komisaris PT PLN (Persero)

1. Yogo Pratomo, President Commissioner, Yogo Pratomo menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Desember 2009. Beliau juga pernah menduduki posisi Ketua Koordinasi Harian untuk Tim Program Percepatan (sesuai Peraturan Presiden No. 72/2006 mengatur Proyek-proyek Kelistrikan 10.000 MW) sejak 2006. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kelistrikan dan Utilisasi (1999-2006), Staf Ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (1999-2003), Kepala Biro Perencanaan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (1998-1999), Direktur Program Pengembangan Kelistrikan di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (1995-1998), Kepala Sub-Direktorat Program Kelistrikan (1993-1995), Kepala Seksi Program Formulasi Kelistrikan (1992-1993), dan Staf Direktorat Pengembangan Energi (1988-1992). Beliau meraih gelar Sarjana bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung di tahun 1980; kemudian gelar Pasca Sarjana, Master of Science bidang Ekonomi dan Kebijakan Energi dari University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat (1984) dan Ph.D bidang Ekonomi dan Kebijakan Energi dari University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat (1988).

2. Wimpy S. Tjetjep, Komisaris, Wimpy S. Tjetjep ditunjuk sebagai Komisaris sejak Desember 2009. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Deputi Kementerian Koordinator Ekonomi  Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan pada 2005, Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2003), Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (2001-2003), Deputi Pimpinan Tim Kerja Geografi untuk Lemhanas (1999), Direktur Sementara untuk Planology Geology, Direktorat Jenderal Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral (1995), Direktur Bidang Vulkanologi untuk Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (1993-1998), Kepala Sub-Direktorat Bidang Analisa Gunung Berapi untuk Direktorat Vulkanologi (1989-1993), Kepala Divisi Ilmu Fisika Gunung Berapi untuk Direktorat Vulkanologi (1984-1989), Ahli Geofisika untuk Direktorat Vulkanologi (1979-1984), Ahli Geologi Direktorat Vulkanologi (1978-1979). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Geologi dari Insititut Teknologi Bandung pada tahun 1977, kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana dan meraih gelar Master Geofisika dari De Nancy National Institute of Polytechnique, Perancis pada 1981, dan PhD Geofisika dari De Lorraine National Institute of Politechnique, Perancis pada 1983, dan mengambil pendidikan Andalan dari Lemhanas, KRA XXX pada tahun 1997.

3. Syahrial Loetan, Komisaris, Syahrial Loetan ditunjuk sebagai Komisaris sejak Desember 2009. Hingga kini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Menteri Negara Bidang PPN/Sekretaris Satu Bappenas (2005-sekarang). Di Bappenas beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Inspektur (2003-2005), Direktur Pembiayaan Multilateral (2002-2003), Direktur evaluasi dan Observasi Keuangan (2001-2002), Kepala Biro Observasi dan Evaluasi (2000-2001),  Kepala Observasi untuk Impelementasi Proyek Pengembangan (1997-2000), Staf Ahli Bappenas untuk Kepala Pengembangan Kota (1996-1997). Beliau meraih gelar Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung di tahun 1976, dilanjutkan dengan gelar Master bidang Perencanaan Kota dari University of California, Berkeley pada 1991.

4. Abdul Aziz, Komisaris, Abdul Aziz menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2009. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (2009-sekarang). Sebelumnya beliau adalah Direktur Utama PT Sarana Jasa Utama (bergerak di bidan Manejemen Gedung) di tahun 2005-2009, Komisaris PT Panca Nugraha Paramitra (1997-2005), General Manager PT Pasarini Padibumi (1995-1997), Manajer PT Pasarini Padibumi (1993-1995), CEO Majalah Ulumul Qur’an (1990-1993), Staf Pemasaran PT Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) antara tahun 1988-1990. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Pertanian Bogor pada 1982, dan juga gelar Master dari Institut Pengembangan Pendidikan dan Agribisnis (1992).

5. Lutfi Hamid, Komisaris Independen, Lutfi Hamid ditunjuk sebagai Komisaris Independen pada Oktober 2003. Berbagai posisi yang pernah beliau jabat antara lain Konsultan Kontraktor PT Relasindo Citra Graha cabang Bandung sejak 1991. Sebelumnya, beliau pernah menjadi Manajer Proyek PT Handara Graha cabang Bandung unt menangani proyek-proyek PT Dirgantara Indonesia (sebellumnya PT IPTN) dari tahun 1977 hingga 1991. Beliau juga pernah berprofesi sebagai Kepala Desainer Kantor LIPI, Bank Exim, Reservoir Putat Gege, Transmisi Kilometer, Pipe Bridge, Umbulan Complex, Villa Abdullah Al Syai, Gedung Perkantoran Kodya Bandung, Kantor IPP, Guest House PT IPT Nurtanio. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia di tahun 1974.

6. Adang Firman, Komisaris Independen, Adang Firman mulai menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2009. Beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (2006-2008), Wakil Kepala Divisi Operasi Kepolisian Republik Indonesia (2006), Staf Ahli Manajemen untuk Kantor Pusat Kepolisian Republik Indonesia (2004-2005), Widya Iswara Sespati Polri (2003-2004), Kepala  Daerah Sumatera Barat (2001-2003), Asisten Operasi untuk Kepala Keplisian Republik Indonesia (2000-2001), Wakil Gubernur PTIK (2000). Sebelumnya, beliau lulus dari Akademi Kepolisian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di tahun 1973, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di tahun 1981, SESPIMPOL di tahun 1990, dan LEMHANAS pada tahun 1997.



Dewan Direksi PT PLN (Persero)

1. Nur Pamudji, Direktur Utama, Nur Pamudji dilantik sebagai Dirut PLN pada 1 Nopember 2011 menggantikan Dahlan Iskan. Ia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Energi Primer pada Desember 2009. Beliau pernah menjabat General Manager PLN P3B Jawa-Bali pada April 2008. Disamping itu beliau juga pernah menjabat sebagai Manajer Sistem Operasi Pembangkit Jawa-Bali (2005-2008) dan Manajer Transmisi untuk Area Sulawesi Selatan (2001-2002). Sepanjang tahun 2004 sampai 2005, beliau memimpin Tim pengembangan Sistem Kompetensi SDM PLN. Beliau bergabung dengan Perusahaan di tahun 1985 sebagai Enjinir Sistem Operasi Pembangkit (1985-2001). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektrik dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia di tahun 1985, kemudian melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana Fakultas Teknik University of New South Wales, Australia pada 1995 dan and Master of Public Management dari National University of Singapore di tahun 2003.


2. I.G.A. Ngurah Adnyana, Direktur Operasi Jawa-Bali, Ngurah Adnyana telah manjabat sebagai Direktur Operasi Jawa Bali sejak Desember 2009, dimana sebelumnya beliau pernah menjadi Deputi Direktur Distribusi PLN pada April 2007. Sepanjang perjalanan karir beliau, berbagai posisi pernah didudukinya, di antaranya General Manager PLN Distribusi Bali (2000-2007), Wakil Manajer Operasi PLN distribusi Jawa Timur (1998-2000), Wakil Manajer Operasi PLN Kalimantan Selatan (1994-1998), Wakil Manajer Operasi PLN Maluku (1990-1994). Beliau menerima gelar sarjana di bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia tahun 1981 dan kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Institut Teknologi Surabaya, Indonesia pada tahun 2001.

3. Moch. Harry Jaya Pahlawan, Direktur Operasi Indonesia Barat, Harry Jaya Pahlawan ditunjuk sebagai Direktur Operasi Indonesia Barat sejak Desember 2009. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Vice President Hubungan Internasional pada April 2008; juga sebagai Sekretaris Perusahaan (2005-2008), Staf Ahli Perencanaan Perusahaan (2005-2006), General Manager  PLN Area Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (2002-2005), Asisten Sekretaris Perusahaan (2001-2002), Manajer Pengawasan Manajemen pada anak perusahaan PLN, PT PJB (1999-2001) dan Kepala Divisi Umum dan Hubungan Investor PT Pembangkitan Jawa Bali (1997-1999). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Indonesia tahun 1984, dan kemudian Diploma Pengembangan Ekonomi di tahun 1991 dan gelar S2 di bidang Ilmu Ekonomi Energi dari University of Surrey, Inggris pada 1992.

4. Vickner Sinaga, Direktur Operasi Indonesia Timur, Vickner Sinaga ditugaskan sebagai Direktur Operasi Indonesia Timur sejak Desember 2009. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Vice President IPP Jasa Konstruksi di Kantor Pusat PLN (2009), Kepala Tim Solusi Kelistrikan untuk Sumatera Utara (2008), General Manager PLN Pikitring Kalimantan (2006), Kepala PT PLN (Persero) Pikitring Kalimantan (2004), Kepala Staf Operasi PLN Pikitring Kalimantan (2001) dan Kapala Proyek Transmisi 500 KV PLN Pikitring Jawa Barat dan Jakarta (1998). Beliau meraih gelas S1 bidang kelistrikan dari Universitas Sumatera Utara, Medan pada 1981 dan gelar Magister Manajemen Bisnis dari Universitas Prasetya Mulya pada 2001.

5. Nasri Sebayang, Direktur Konstruksi, Nasri Sebayang sebelumnya ditugaskan sebagai Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN sejak Desember 2009. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Energi Primer pada April 2008. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Independent Power Producers (2006-2008), Kepala Satuan Manajemen Risiko (2006), General Manager PLN Pembangkitan Muara Tawar (2005-2006), Manajer SDM PLN Pembangkitan Muara Tawar (2003-2005), Kepala Divisi Operasi PLN Proyek Pembangkitan dan Jaringan (Pikitring) Sumatera Utara (2000-2003) dan juga pernah mengepalai beberapa proyek pengembangan hydro dari tahun 1993 hingga 2000. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sumatera Utara pada 1979 dan gelar Master Bisnis Administrasi dari Erasmus University & Center for Global Leadership pada 2007.

6. Bagiyo Riawan, Direktur Pengadaan Strategis, Bagio Riawan telah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis sejak Desember 2009.  Beliau pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Pembangkitan Jawa-Bali pada April 2008. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Produksi di anak perusahaan PLN, PT PJB (2002-2008). Selain itu pernah menduduki berbagai posisi di PT PJB termasuk di antaranya Manajer Anggaran dan Perencanaan Perusahaan (2001-2002), Manajer Bisnis Komersial (1997-2001), Asisten Manajer Bisnis Komersial (1996-1997), dan Asisten Manajer Pengembangan Teknologi (1995-1996). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Surabaya, Indonesia di tahun 1984 dan Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia di tahun 2001.

7. Murtaqi Syamsuddin, Direktur Perencanaan & Manajemen Risiko, Murtaqi Syamsuddin sebelumnya ditugaskan sebagai Direktur Bisnis & Manajemen Risiko sejak Desember 2009. Sebelumnya, beliau adalah Direktur Jawa  Madura dan Bali sejak Maret 2008; General Manager PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten (2003-2008); Ahli Pemasaran dan Pengembangan Unit Bisnis (2001-2003); Sekretaris Perusahaan (2000-2001); Kepala Divisi Sistem Informasi Kepegawaian (1998-2000) dan Deputi Manajer Perencanaan pada PLN Wilayah Sumatera Utara (1996-1998). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Elektrik dari Universitas Indonesia pada tahun 1981 dan Gelar MBA Bidang Keuangan Perusahaan dari Universitas Oregon pada tahun 2003.

8. Eddy D. Erningpraja, Direktur SDM dan Umum, Eddy D Erningpraja telah menjabat sebagai Direktur SDM & Umum sejak Desember 2009. Sebelumnya beliau adalah Deputi Direktur Pengembangan Sistem SDM (2009), Sekretaris Eksekutif untuk Direktur SDM (2008-2009), Staf Ahli Pengembangan Sistem SDM (2007-2008), Manajer SDM dan Organisasi PLN P3B Sumatera (2005-2007), Kepala Sektor Pulogadung di PLN P3B Jawa-Bali (1999-2004), Kepala Enjiniring PLN P3B (1994-1999). Beliau meraih gelar Sarjana bidang Kelistrikan dari Universitas Indonesia pada 1985 dan menyelasaikan pendidikan Magister Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada 1998.

9. Setio Anggoro Dewo, Direktur Keuangan, Setio Anggoro Dewo telah menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak bulan Maret tahun 2008. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen dari Indonesia Power dan Indosat. Selain itu, beliau adalah Peneliti di LPEM, Universitas Indonesia sejak 2008, Ketua Program Magister Akuntansi dan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak 1990. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1986, dan selanjutnya beberapa gelar Pasca Sarjana, MBA bidang Ekonomi dari Universitas Katholik di Leuveun, Belgia di tahun 1990, dan kemudian Doktoral Ekonomi dari University of Melbourne, Australia in 2003.

Bisnis PLN

PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero)  berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan tetap memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan sesuai dengan Undang-Undang No. 19/2000.
Kegiatan usaha perusahaan meliputi :
  1. Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik  yang meliputi kegiatan pembangkitan, penyaluran, distribusi tenaga listrik, perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.
  2. Menjalankan usaha penunjang dalam penyediaan tenaga listrik yang meliputi kegiatan  konsultasi, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
  3. Menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan penyediaan tenaga listrik, Melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik, Menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik, Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.

Anak Perusahaan

1. PT Indonesia Power (IP)
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. Berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PJB I dan pada tanggal 1 September 2000 berubah menjadi PT Indonesia Power.
Anak Perusahaan PT IP adalah:
  • PT Cogindo Daya Bersama bergerak di bidang usaha cogeneration, distribute generation dan jasa operation & maintenance.
  • PT Artha Daya Coalindo bergerak di bidang usaha trading dan jasa transportasi batubara.
  • PT Indo Pusaka Berau dengan kegiatan usaha penyediaan listrik dari produksi PLTU Lati di Berau, Kaltim.

2. PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)
Jl. Ketintang Baru No.11
Surabaya 60231, Indonesia
Bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik dan usaha lain yang terkait. Berdiri tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PJB II dan pada tanggal 1 September 2000 berubah menjadi PT PJB.
Anak perusahaan PT PJB yang bergerak di bidang operasi dan pemeliharaan yaitu    PT Pembangkitan Jawa Bali Services yang berdomisili di Surabaya.

3. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam)
Jl. Engku Putri No.3
Batam Center, Batam 29432, Indonesia
Berdiri tanggal 3 Oktober 200 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Batam.

4. PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON +)
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18
Jakarta 12950, Indonesia
Berdiri tanggal 3 Oktober 2000 dan bergerak dalam bidang usaha telekomunikasi.

5. PT PLN Tarakan
Jl. P.Diponegoro No.1
Tarakan, Kalimantan Timur, Indonesia
Didirikan tanggal 15 Desemberr 2003 dan bergerak dalam usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di wilayah Pulau Tarakan.

6. PT PLN Batubara
Gedung PLN Pusat
Jl. Trunojoyo Blok M I/135, Gedung I Lantai 3
Jakarta 12160, Indonesia
PT PLN Batubara didirikan tanggal 3 September 2008 dan merupakan anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha tambang batubara sebagai bahan utama dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

7. PT PLN Geothermal
PT PLN Geothermal adalah anak perusahaan PLN yang bidang usahanya terfokus kepada usaha penyediaan tenaga listrik terbarukan, melalui kegiatan pengembangan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik panas bumi yang ekonomis bermutu tinggi dengan keandalan yang baik.

8. PT Geo Dipa Energi (PT GDE)
Jl. Karawitan No.32
Bandung 40264, Indonesia
Perusahaan patungan PLN-PERTAMINA, bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik terutama yang menggunakan energi panas bumi.

9. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E)
Jl. AIPDA KS Tubun 1/2 Jakarta Barat 11420
Telp.             (021) 5608432      , 5609044

10. Majapahit Holding BV
Herengracht 450, 1017 CA Amsterdam
The Netherlands
Majapahit Holding BV didirikan tanggal 3 Oktober 2006 dan merupakan suatu lembaga keuangan yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda.

Produk Dan Layanan

Proyek 10.000 MW
Fast Track Program
Berdasarkan Presiden Republik Indonesia Nomor Keputusan 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 yang telah diubah oleh Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Keputusan tanggal 23 Desember 2009, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun listrik tenaga batubara tanaman (PLTU) di 42 lokasi di Indonesia, yang meliputi 10
pembangkit listrik dengan kapasitas 6.900 MW di Jawa - Bali dan pembangkit listrik dengan kapasitas 32 agregat 2.252 MW di luar Jawa - Bali. Proyek ini diharapkan akan beroperasi pada tahun 2010 dan 2012.

Power Plant Kontrak
Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan menandatangani 34 Pengadaan Rekayasa dan (EPC) kontrak konstruksi yang terdiri dari 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas keseluruhan 7.490 MW di Jawa - Bali dan pembangkit listrik 24 listrik dengan kapasitas 2.031 MW agregat di luar Jawa - Bali . Menurut ketentuan kontrak tersebut, Perusahaan diharuskan untuk membayar kontraktor uang muka, yang sekitar 15% dari harga kontrak dan 85% sisanya akan didanai melalui fasilitas kredit dari bank.
Sampai dengan 31 Desember 2010, Perusahaan membuat total uang muka sebesar US $ 832.000.000 dan Rp 4.394.840 juta untuk 33 kontrak EPC, atau sekitar 15% dari total nilai kontrak, yang Tercatat sebagai aset dalam penyelesaian (Catatan 6). Uang muka tersebut didanai oleh hasil penerbitan Guaranteed Notes yang diterbitkan dan penarikan fasilitas kredit untuk program percepatan.

Kontrak Transmisi
Pada tanggal 31 Desember 2010, Perusahaan menandatangani 301 kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit dari bank.

Kontrak konstruksi rutin
Komitmen belanja modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang ditandatangani untuk tanaman menghasilkan listrik tambahan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi dari anggaran Negara.
Pada tanggal 31 Desember 2010, IP dan PJB mengadakan komitmen atau kontrak dengan berbagai pihak untuk penyediaan bahan, aset, dan peralatan, dan dikontrak layanan dalam berbagai mata uang,
dengan setara Rupiah sebesar Rp 756.321 juta dan Rp 2.380.220 juta.

Pinjaman perjanjian untuk program fast track
Tujuan fasilitas pinjaman ini adalah untuk membiayai 85% dari harga kontrak EPC untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No 91 Tahun 2007, menggantikan Nomor 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Batubara-Fired Power Plant. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi pembatasan umum.
Fasilitas pinjaman digunakan oleh Perusahaan dari 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasi sebesar Rp 1.083.420 juta dan US $ 46 juta.

IPP

Perjanjian jual beli tenaga listrik sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP) skala
besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik swasta dan harga jual Perusahaan.
Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek
yang bersangkutan.
Pada tanggal 31 Desember 2010, perjanjian penting antara Perusahaan dan anak perusahaan dengan IPP adalah sebagai
berikut :





a) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga
listrik berlaku antara 19 sampai dengan 30 tahun sejak
tanggal produksi komersial.


b) AF = Faktor Pemasokan Tenaga yang harus diserap Perusahaan.

c) Meliputi kontrak dengan 25 IPP, terdiri dari 14 IPP dalam tahap pembangunan dan 11 IPP dalam tahap pembiayaan, berlokasi diberbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batu bara, panas bumi dan mini hydro dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW.
d) Dalam tahap pembangunan

e) Dalam tahap pembiayaan

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi dan pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain Energy Charge dan Capacity Charge.

PLN Peduli

VISI

Terwujudnya keharmonisan hubungan PT PLN (Persero) dengan masyarakat sehingga akan menunjang keberhasilan kegiatan PT PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat.

MISI

  • Membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan
  • Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan program Community Empowering
  • Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan
  • Berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan penggunaan listrik pada siang hari untuk Industri Rumah Tangga dan pengembangan desa mandiri energi.
  • Berperan aktif dalam menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam

PERLINDUNGAN TERHADAP PELANGGAN

Dalam kondisi keterbatasan keuangan, PT PLN (Persero) tetap berupaya memberikan perlindungan terhadap Pelanggan dengan melaksanakan prioritas layanan kepada masyarakat. PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan listrik calon pelanggan mulai dari kelas rumah tangga, usaha atau bisnis,industri dan umum.

Peningkatan kualitas layanan yang dimaksud, antara lain:
  • Peningkatan mutu produk berupa keandalan pasokan listrik, tegangan dan frekuensi listrik sesuai dengan standar yang ditetapkan termasuk kecukupan pasokan listrik.
  • Peningkatan akurasi pencatatan meter pemakaian listrik kWh, kVARh.
  • Peningkatan mutu layanan di mana seluruh jajaran karyawan PT PLN (Persero) memperlakukan pelanggan sebagai mitra bisnis.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha kecil dan Bina Lingkungan
Meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperluas lapangan kerja dengan mengimplementasikan praktik GCG guna memposisikan perusahaan yangmemiliki makna keberadaan di masyarakat (lingkungan) yang pada akhirnya dapat meningkatkan citraperusahaan.
Tujuan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (PBL)/ program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L):
  1. Untuk meningkatkan citra PT PLN (Persero) dan untuk mendapatkan dukungan keberadaan PLN.
  2. Untuk meningkatkan kesejahteraan serta melakukan penyuluhan agar masyarakat sekitar instalasi PLN ikut mengamankan dan merasa memiliki instalasi tersebut.

PROGRAM KEMITRAAN (PK)

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil selanjutnya disebut PK adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Adapun dana PK bersumber dari:
  1. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3%.
  2. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional.
  3. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
Program Kemitraan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
dari PT PLN (Persero) terhadap Mitra Binaan/Masyarakat berupa penyediaan tenaga listrik di area sekitar kegiatan Perusahaan serta mempunyai obyek Mitra Binaan yaitu Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UKM).
Pada tahun 2008, jumlah mitra binaan adalah 26.775 dengan total penyaluran sebesar Rp 227.113.034.078

PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Diberikan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha PLN dalam bentuk kegiatan berupa Community Relation, Community Service, Community Empowerment serta bantuan pelestarian alam.

Jenis kegiatan program bina lingkungan adalah sebagai berikut:
  1. Community Relations: adalah kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada Para Pihak yang terkait (pemangku kepentingan)
  2. Community Services : adalah program bantuan yang diberikan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum.
Dana Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan untuk tahun 2008 sebesar Rp 45.000.000.000,-

LINGKUNGAN HIDUP

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Program kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan PLN di bidang lingkungan hidup, antara lain:
  • Melaksanakan kebijakan umum perusahaan bidang lingkungan hidup.
  • Mengikuti program peduli lingkungan global/pelaksanaan Clean Development Mechanism (CDM).
  • Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Sebanyak 34 unit PLN tersebar diseluruh Indonesia telah mendapat sertifikat ISO 14001 dan sebanyak 12 Unit telah mendapat sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Careers

MENGAPA MEMILIH PT PLN (PERSERO)
PT PLN (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa kelistrikan terbesar di Indonesia.  Dengan visi untuk “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”, PT PLN (Persero) berkomitmen untuk melistriki seluruh Nusantara. Kami percaya bahwa Potensi insani merupakan aset terbesar dan masa depan kami, karenanya kami berinvestasi besar untuk mendapatkan calon-calon pemimpin masa depan yang akan mengembangkan PT PLN (Persero) menjadi Perusahaan Kelas Dunia dan menghadapi tantangan bisnis di masa yang akan datang. Kesempatan berkarier di PT PLN (Persero) sangatlah luas karena rentang bisnis kami dari hulu sampai hilir, mulai dari Pembangkitan, Transmisi hingga Distribusi Listrik ke pelanggan serta jasa-jasa pendukungnya. Bergabunglah bersama kami!

PENGEMBANGAN KARIER & KOMPETENSI DI PT PLN (PERSERO)
Kesempatan mengembangkan diri terbuka sangat lebar sejak Anda bergabung bersama kami sepanjang karier Anda bersama PT PLN (Persero). Kami menyediakan berbagai program untuk menunjang profesionalitas dan kompetensi Anda, antara lain :
  • Pelatihan, dan workshop di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT PLN (Persero)
  • Workshop dan seminar di berbagai institusi dalam/luar negeri
  • Sertifikasi Profesional
  • Beasiswa selektif untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi dalam/luar negeri
  • Executive dan Senior Specialist Education
  • Internal Job Posting
  • Tugas karya di anak perusahaan PT PLN (Persero)
  • Talent Pool untuk menjaring dan akselerasi karier pegawai potensial
  • Coaching, Mentoring dan Manajemen Unjuk Kerja Pegawai

REKRUTMEN
Kami mencari calon-calon pemimpin dari seluruh penjuru Nusantara. Andakah yang kami cari ?
Rekrutmen kami meliputi 2 jenis :

  • Fresh Graduate Recruitment
Program Diklat Prajabatan bagi lulusan baru Perguruan Tinggi dirancang untuk menghasilkan calon-calon pegawai dengan keahlian spesifik sesuai kebutuhan PT PLN (Persero). Program terdiri dari kegiatan Kesamaptaan, In Class Training serta On Job Training yang dilaksanakan dalam suasana lingkungan kerja yang kondusif untuk menanamkan nilai-nilai yang di junjung PT PLN (persero) kedalam hati setiap pegawai kami.

  • Professional Workers Recruitment
Kami mencari calon-calon pegawai dengan keahlian khusus dan jam terbang tinggi untuk membantu kami menjadi yang terbaik.